KETIDAKTEPATAN PUTUSAN DALAM PERKARA NOMOR: 46/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY. TENTANG PENYIMPANGAN PENGGUNAAN DANA HIBAH (JASMAS) PEMERINTAH KOTA SURABAYA

ABSTRAKrnJaksa merupakan pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dalam proses penuntutan Jaksa Penuntut Umum dituntut untuk cermat dalam membuat suatu rumusan penuntutan. Jaksa dalam melaksanakan tugasnya, memiliki kewajiban untuk tunduk dan taat pada kode etik profesi Jaksa yang kemudian diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia, Nomor Per-014/ A/ JA/ 11/ 2012 tentang Kode Perilaku Jaksa. Yang artinya Jaksa harus tetap tunduk terhadap peraturan perundang undangan termasuk asas yang mana sebagai pondasi atau dasar hukum. Asas secara substansi merupakan pondasi, landasan, atas lahirnya hukum, seperti yang dijelaskan oleh Paul Scholten, yang mengartikan asas-asas hukum merupakan “tendensi-tendensi yang disyaratkan kepada hukum oleh paham kesusilaan kita”. Dapat diartikan bahwa asas-asas hukum itu sebagai pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam maupun di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan -aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sehingga dalam melakukan tugas penuntutan jaksa juga harus memperhatikan asas-asas yang berlaku di Indonesia.rnKata kunci: Jaksa, Penuntutan, Asas, Hukum