REGULASI ILLEGAL FISHING DALAM KEJAHATAN KORPORASI DI INDONESIA

ABSTRAKrnDi Indonesia korporasi menjadi subjek hukum khususnya dalam tindak pidana illegal fishing. Berbagai macam regulasi yang mengatur problematika yuridis dibidang perikanan mulai dari Undang-Udang hingga peraturan dibawahnya, seperti Undang-Undang Perikanan, Kelautan, Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan. Tetapi, belum mampu menindih angka kejahatan yang dilakukan korporasi, dikarenakan belum komprehensif menyentuh korporasi sebagai pelaku sesungguhnya. Maka penelitian ini memfokuskan (1) bagaimana regulasi hukum di Indonesia yang berkaitan dengan illegal fishing sebagai kejahatan korporasi?(2) bagaimana formulasi hukum yang dapat menyelesaikan kejahatan illegal fishing yang dilakukan oleh korporasi?rnPenelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, tersier. Pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan (library research). Sedangkan metode analisis bahan hukum preskriptif analisis.rnHasil penelitian menyatakan regulasi illegal fishing dalam kejahatan korporasi di Indonesia tidak mengatur secara eksplisit ketentuan yang dilakukan oleh korporasi. Di dalam rumusan perundang-undangan yang berlaku, sistem pertanggungjawaban korporasi, pidana korporasi dikenakan kepada pengurusnya ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan meskipun korporasi diakui sebagai pelaku tindak pidana illegal fishing, hal ini yang menyebabkan pengaturan banyak kelemahan. (2) Dalam pembahruan hukum pidana korporasi tindak pidana illegal fishing dilakukan reformulasi pengaturan pertanggungjawaban korporasi melalui penal policy dan dapat juga dengan cara pendekatan restoratif justice cara tersebut diberikan kepada korban dikarenakan korban yang sangat dirugikan, penerapan ini memulihkan sumber daya ikan agar kejahatan korporasi bisa sebagai ius contituendum dan menjadi ius constitutum.rnKata Kunci: Illegal Fishing, Regulasi, Pembaharuan Hukum Pidana