PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN BANTUAN PENANGGULANGAN PANDEMI COVID 19

ABSTRAKrnSkripsi ini dilatarbelakangi oleh kasus korupsi bantun sosial covid-19 oleh Juliari Batubara. Hakim menilai juliari terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang di lakukan secara bersama-sama sesuai dakwaan. Pasal 12 huruf b Jo pasal 18 atau pasal 11 Jo Pasal 18 Undang-Undang pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Namun sanksi pidana yang di dapatkan oleh juliari Batubara yaitu menjatuhkan pidana 11 tahun penjara dan pidana denda 500 juta subsider enam bulan, hakim juga menghukum juliari membayar uang sebesar Rp 14.597.450.000,00 Empat bellas miliar lima ratus Sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah subsidair 2 tahun. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normative dengan pendekatan undang–undang (Statute Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach) di lakukan dengan cara telaah terhadap kasus kasus yang berkaitan dengan isu yang di hadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.rnHasil penelitian dari skripsi ini menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban perbuatan pelaku apabila terjadi suatau perbuatan yang didasari atas terjdinya perbuatan melawan hukum formil menjadi alasan melawan hukum materil. Pertanggungjawaban pidana dapat dimintai terhadap pelaku jika memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang ada yaitu mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan wewenang bantuan covid19 (korupsi) hanya dapat dipertanggungjawabkan oleh pribadi orang yang melakukan tindak pidana tersebut yang merupakan subjek hukum tindak pidana dengan dikenakan sanksi yang sesuai dalam aturan yang berlaku.rnKata Kunci : Korupsi, Pertanggung jawaban pidana