KEDUDUKAN SURAT EDARAN MENTERI SEBAGAI PRODUK HUKUM DALAM PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE DI INDONESIA (Studi Kasus Surat Edaran Kementrian Ketenagakerjaan Nomor M/6/HI.00.01/V/2020)

Indonesia merupakan negara hukum, Indonesia saat ini mengalami CoronarnVirus Disease 2019 yang menimbulkan ketidak stabilan dari kesehatan hinggarnkemanusiaan, Sehingga menyebabkan stagnasi dari kepemerintahan. keluarlahrnkebijakan-kebijakan yang di keluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenangrnberupa surat edaran. Banyaknya surat edaran yang keluar salah satunya adalah suratrnEdaran menteri ketenagakerjaan nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang pelaksanaanrnpemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2020 di perusahaan dalam masarnpandemi COVID-19 dalam penerbitannya menimbulkan polemik yang mana suratrnedaran tersebut memberatkan salah satu pihak perusahan sehingga menimbulkanrnpermasalahan bahwa kedudukan surat edaran sebagai produk hukum dalam sistemrnhukum indonesia, bagaimana kedudukan surat edaran mentri ketenagakrjaan nomorrnM/6/HI.00.01/V/2020 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari rayarnkeagamaan tahun 2020 di perusahaan dalam masa pandemi COVID-19, jika dirntemukan kesalahan dalam membuat.rnJenis penelitian yang digunakan menggunakan penelitian hukum normaif ataurndoktrinal, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus danrnkonseptual di dasarkan pada data primer, sekunder dan tersier.rnHasil dari penelitian menunjukkan bahwa, pengaturan terkait pakah kedudukanrnsurat edaran sebagai produk hukum dalam sistem hukum indonesia adalah benarrnkedudukan surat edaran sebgai roduk hukum dalam sistem hukum indonesia,rnmerupakan peraturan kebijakan karena adanya stagasi dalam kepemerintahan yangrnmemberikan kewenangan pada pejabat dalam mengambil kebijakan, memangrndalam hierarki peraturan perundang-undangan surat edaran tidak ada atau tidakrncertantum didalamnya, tetapi dalam menjalankan pemerintahaan, pejabat dirnperbolehkan untuk mengeluarkan suatu kebijakan yang mana menimbulkanrnstagnasi di pemerintahan. Peraturan kebijakan itu berupa suart edaran salah satunya.