KETERBUKAAN INFORMASI DI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (studi kasus Humas Kepolisian Resort Kabupaten Bangkalan)

Kebebasan informasi merupakan hak asasi yang fundamental, pengalaman selama ini menunjukkan bahwah informasi di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia di anggap sulit dijangkau oleh masyarakat. Sebagaimana diketahui pernah terjadi sengketa informasi di Polres Bangkalan dengan Bangkalan Corruption Watch (BCW) mengenai surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP). Yang di mana saat itu Bangkalan Corruption Watch menyampaikan permintaan informasi secara tertulis kepda Kapolres Bangkalan terhadap sejumlah kasus informasi yang di minta tidak semua permintaannya diberikan.
Dengan menggunakan metode penelitian normatif, skripsi ini berusaha memaparkan data-data yang didapat dari Undang-undang Republik indonesia, Peraturan Pemerintah, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan pendekatan kasus.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, terjadinya ketidak pahaman pemohon informasi yakni Bangkalan Corruption Watch terhadap Kepolisian Resort Bangkalan. Bahwah Kepolisian Republik Indonesia berhak tidak memberikan informasi yang di minta oleh pemohon informasi, informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas serta Kepolisian Republik Indonesia haruslah siap dan sungguh-sungguh dalam mengimplementasikan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

Kata kunci : Keterbukaan informasi dilingkungan Kepolisian Republik Indonesia