Pengaturan Penggunaan Teknologi Pengenalan Wajah dalam Keamanan Publik

Perkembangan Teknologi Pengenalan Wajah (Face Recognition Technology/FRT) telah menjadi inovasi penting dalam meningkatkan keamanan publik. Teknologi ini memungkinkan identifikasi individu secara otomatis melalui karakteristik wajah yang unik, dan penerapannya telah menjangkau berbagai sector, termasuk penegakan hukum. Meskipun menawarkan banyak manfaat, penggunaan teknologi ini juga menimbulkan tantangan signifikan, terutama terkait dengan privasi dan perlindungan data pribadi. Di Indonesia, penerapan FRT dihadapkan pada masalah regulasi yang belum memadai dan kekhawatiran terkait penyalahgunaan data biometrik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah memberikan dasar hukum, namun praktik di lapangan sering menunjukkan kekurangan dalam persetujuan eksplisit dari individu terkait penggunaan data.rnPenelitian ini mengkaji prinsip-prinsip hukum yang mengatur penggunaan FRT dalam konteks keamanan publik, analisis tantangan privasi, serta pentingnya reformasi kebijakan untuk mengakomodasi perkembangan teknologi. Pendekatan hukum normatif digunakan untuk menganalisis bahan hukum primer dan sekunder terkait perlindungan data dan hak privasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan kerangka hukum yang lebih transparan dan ketat untuk memastikan perlindungan privasi individu serta akuntabilitas penggunaan FRT. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil sangat penting untuk menyusun regulasi yang adil dan seimbang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan regulasi yang seimbang antara pemanfaatan teknologi untuk keamanan publik dan perlindungan hak asasi manusia, memastikan kepercayaan masyarakat terjaga.