Pelaksanaan Pernikahan Perempuan Hamil di Luar Nikah di Desa Grujugan Kecamatan Larangan dan Desa Larangan Slampar Kecamatan Tlanakan Kabuaten Pamekasan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam

ABSTRAK
Pergaulan bebas membawa akibat terjadinya kasus kehamilan di luar nikah. Padahal pernikahan dalam Hukum Islam adalah ikatan yang menghalalkan hubungan (suami istri) antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram menjadi mahram menurut perintah Allah SWT. Pernikahan perempuan hamil di luar nikah yang semakin tahun semakin meningkat termasuk kasus yang terjadi di Desa Grujugan Kecamatan Larangan dan Desa Larangan Slampar Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan menumbuhkan motivasi untuk meneliti terhadap pernikahan perempuan hamil di luar nikah di kedua desa tersebut memiliki aspek persamaan dan perbedaan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum sosio legal research dengan pendekatan utama adalah pendekatan kualitatif dan digabungkan dengan pendekatan fakta di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pernikahan perempuan hamil di kedua desa tersebut memiliki motif yang sama yakni dilakukan secara diam-diam, tidak tercatat, dengan tujuan menutupi aib keluarga. Pernikahan tersebut seharusnya dilakukan secara tercatat agar mendapat legitimasi dan perlindungan hukum. Penelitian ini juga menemukan perbedaan pelaksanaan pernikahan perempuan hamil di luar nikah di kedua desa tersebut. Perempuan yang hamil di luar nikah di Desa Larangan Slampar Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan perempuan yang hamil di luar nikah harus dinikahkan dengan laki-laki yang menghamili jika laki-laki tersebut tidak bersedia bertanggung jawab perempuan hamil tersebut tidak akan dinikahkan sedangkan di Desa Grujugan Kecamatan Larangan harus dinikahkan walapun bukan dengan laki-laki yang menghamili. KHI semestinya mengatur secara jelas mengenai status hukum laki-laki lain yang menikahi perempuan hamil di luar nikah.