PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN LAMONGAN

ABSTRAKrnSetiap tahunnya kerusakan hutan di Indonesia akibat illegal logging mencapai 1,6 juta hingga 2,4 juta hektar. Sedangkan menurut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) konservasi lingkungan, Wetlands International, ada sekitar 48% lahan gambut di Indonesia sudah dirusak, dan sebagian besar pengrusakan disebabkan penebangan hutan secara liar. Pada tahun 2021 tercatat ada 5 kasus tentang illegal logging ini yang terjadi di Kabupaten Lamongan salah satunya adalah kasus di kecamatan Ngimbang, Sambeng dan Laren. Dari adanya kasus kasus yang masih terus berkembang ini menunjukan bahwa ada kendala dalam proses penegakan hukum dalam tindak pidana illegal logging di Kabupaten Lamongan.rnMetode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Adapun pendekatan yang dilakukan adalah Pendekatan yuridis empiris yaitu menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan yaitu di RPH Grenjengan dan Polres Lamongan dan di padupadankan dengan data sekunder.rnHasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penegakan hukum illegal logging di Kabupaten Lamongan secara yuridis didasarkan pada Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 37 atas Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. RPH Grenjengan diberikan kewenangan untuk menindak terjadinya aktifitas illegal logging, namun dalam penindakannya hanya menitikberatkan pada keadilan hukum saja yakni berlandaskan pada asas kekeluargaan dan ultimum remedium, sehingga kepastian hukum belum tercapai, hal ini ditandai dengan nihilnya arsip yang seharusnya ada di kantor RPH Grenjengan. RPH Grenjengan dalam menegakkan hukum terhadap kasus illegal logging mengalami hambatan antara lain minimnya personil di lapangan dan sarana prasarana yang belum memadai berupa akses jalan yang sulit.rnKata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Illegal Logging.