PEMIDANAAN TERHADAP PENAMBANGAN BATU YANG MENGAKIBATKAN PERUSAKAN LINGKUNGAN

ABSTRAK

Penambangan galian C (tanah urug) yang tergolong dalam bahan tambang batuan dalam jumlah yang besar dan dilakukan secara terus-menerus yang berada di perbatasan antara Desa Jaddih dan Desa Parseh, Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan menimbulkan perubahan terhadap struktur dan kontur tanah yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup. Kegiatan penambangan batuan yang dilakukan oleh para penambang ada yang dilengkapi dengan izin usaha pertambangan dan ada yang tidak dilengkapi oleh izin usaha pertambangan.
Dengan menggunakan metode penelitian empiris, skripsi ini berusaha memaparkan data-data yang didapat baik melalui studi lapang maupun studi pustaka terkait penambang batuan di Desa Jaddih dan Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan dengan metode pendekatan deskriptif sehingga dapat dijadikan referensi dalam memberikan sanksi terhadap penambang yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara terdapat mekanisme pengurusan ijin pertambangan secara jelas dan ada sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap para penambang batuan yang tidak memiliki ijin. Sedangkan untuk para penambang batuan yang memiliki ijin tetapi merusak lingkungan secara jelas dapat dijerat sanksi pidana yang telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Kata kunci : Penambangan batuan, Bangkalan, sanksi pidana