FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP DISIPLIN KERJA PEGAWAI PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN BANGKALAN

Pengawasan bagi pegawai Bina Marga yang berlebihan akan menimbulkan birokratisme, mematikan kreativitas, inovasi yang akhirnya merugikan organisasi tersebut. Agar dapat efektif mencapai tujuannnya, pengawasan tidak dilakukkan hanya pada akhir proses manajemen saja, akan tetapi berada pada setiap tingkatan proses manajemen. Dengan demikian disiplin kerja bagi pegawai pekerjaaan umu Bina Marga akan menghasilkan nilai tambah bagi peningkatan pelayanan atau kinerja organisasi sebagai aparatu negara. Isu hukumnya adalah pertama Bagaimana Pengawasan pegawai pekerjaan umum Bina Marga diKabupaten Bangkalan, kedua Apa sanksi terhadap pelanggaran disiplin kerja pegawai pekerjaan umum Bina Marga di Kabupaten Bangkalan
Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian didasarkan pada analisis terhadap bahan-bahan kepustakaan dan peraturan Perundang-undangan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan (statute approach), yaitu melakukan pendekatan dengan cara melakukan telaah, berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait Pengawasan yang dilakukan kepada pegawai pekerjaan umum pada Dinas Bina MargaBangkalan dapat ditinjau dari tiga bentuk yaitu pertama Perspektif Sistem (aturan hukum dan kebijakan), kedua Perspektif Kelembagaan, ketiga Perspektif Sumber Daya Manusia. yang diberikan atas pelanggaran disiplin kerja kepada terhadap pegawai pekerjaan umum Dinas Bina Marga Kabupaten Bangkalan apabila melakukan pelanggaran disiplin kerja akan diberikan sanksi berupa hukuman ringan ringan, sedang dan berat, hukuman ringan berupa, teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Pada pelanggaran disiplin kerja sedang sanksi yang diberikan berupa, penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama satu tahun penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama satu tahun. Sedangkan pelanggaran disiplin kerja berat akan diberikan sanksi berupa, penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama satu tahun, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.