PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PADA FINTECH LENDING ILEGAL YANG MERUGIKAN KONSUMEN (Studi Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, 525/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, dan 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr)

Fintech lending adalah layanan jasa keuangan dimana dipertemukannyarnpemberi pinjaman (debitur) dengan penerima pinjaman (kreditur) dalam rangkarnmelakukan perjanjian pinjam meminjam melalui sistem elektronik yangrnmenggunakan/memanfaatkan jaringan internet. Proses pembuatan website ataurnaplikasi fintech lending yang mudah telah menyebabkan maraknya korporasirnfintech lending yang tidak terdaftar dan berizin atau dapat disebut dengan ilegal.rnPemidanaan terhadap pengurus korporasi fintech lending ilegal yang merugikanrnkonsumen tidak cukup untuk dapat menimbulkan usaha yang represif padarnkejahatan yang dilakukan oleh korporasi fintech lending. Oleh karena itu,rnpemidanaan kepada korporasinya juga sangat amat diperlukan sebagai bentuk usaharnuntuk meminimalisir kejahatan yang dilakukan oleh korporasi fintech lending kerndepannya. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisisrnpertanggungjawaban pidana korporasi fintech lending ilegal yang merugikanrnkonsumen.rnMetode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.rnAdapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan,rnpendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan yaiturnbahan hukum primer, sekunder dan tersier.rnHasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada fintech lending ilegal yangrnmerugikan konsumen selain pengurus yang dapat dimintai pertanggungjawabanrnpidana, ada juga korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepertirnpada kasus PT. Vega Data Indonesia dengan menggunakan delik yang tercantumrnpada pasal pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf f UU No.8 Tahun 1999rnTentang Perlindungan konsumen dan juga melihat dari kesalahan yang tercantumrnpada pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah agung Nomor 13 Tahun 2016. Hal inirndiperkuat juga dengan teori pertanggungjawaban pidana korporasi seperti teorirnstrict liability, teori vicarious liability, teori identifikasi, teori agregat, dan teorirncorporate curtural model (model budaya kerja).