Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1904 K/PDT/2002 Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Nama Dj dan Rw.

Banyaknya sengketa tanah yang terjadi saat ini dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor yang melatarbelakangi yaitu seperti adanya cacat hukum administratif atau cacat hukum. Pembatalan sertifikat hak atas tanah merupakan salah satu dari banyaknya segketa tanah yang terjadi saat ini yang mengakibatkan batalnya hubungan hukum dari pemilik sertifikat hak atas tanah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa kasus pembatalan sertifikat hak atas tanah pada Sertifikat Hak Milik No.146 Desa Marengan Laok, Kecamatan Kalianget, Sumenep Surat Ukur No. 3216/1998 tanggal 12 Oktober 1998 luas tanah ±22.000 m2 atas nama Dj dan Rw yang telah diputus inkracht dalam Putusan MA No. 1904 K/PDT/2002. Analisis pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan perkara tersebut adalah penerapan hukumnya, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi Dj dan Rw tidak dapat dibenarkan karena judex facti/Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep tidak salah menerapkan hukum, alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi. Putusan yang di lakukan oleh Pengadilan tinggi yang menjadi dasar adanya permohonan kasasi, penerapan hukum yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang. Akibat hukum pembatalan sertifikat hak atas tanah yakni menimbulkan ketidakpastian hukum, batalnya status kepemilikan sertifikat hak atas tanah dan/atau hubungan hukum antara suatu subyek dengan tanah, menimbulkan kerugian dari masing-masing pihak, dan menimbulkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap produk di Lembaga Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang menerbitkan Sertifikat Hak Atas Tanah.