KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI INTERNET DI POLRESTABES SURABAYA

Fenomena Cybercrime di Indonesia merupakan perbincangan yang selalu menarik minat masyarakat. Dari masyarakat pada umumnya, sampai pada masyarakat yang memang memiliki keterkaitan langsung dengan fenomena cybercrime. Misalnya, aparat penegak hukum, akademisi, khususnya kademisi hukum. Dalam kasus cybercrime, pembuktian menjadi suatu masalah yang penting karena keberadaan informasi elektronik tersebut tentu dapat menibulkan permasalahan tersendiri mengingat informasi elektronik sebagai alat bukti tidak tercantum dalam konsep alat bukti yang dianut oleh KUHAP. Menggunakan informasi elektronik sebagai alat bukti masih memerlukan kajian yang mendalam karena seringkali penegak hokum di Indonesia mengalami kesulitan saat menjerat pelaku pada saat pembuktian di persidangan. Di sisi lain cybercrime harus segera diselesaikan mengingat jumlahnya semakin meningkat serta bentuk-bentuknya semakin bervariasi.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif digabungkan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang ada dalam kasus cybercrime di anggap sebagai alat bukti surat sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHAP , didasarkan penafsiran hukum secara ekstensif(diperluas). Makna yang di perluas adalah makna dari alat bukti surat itu sendiri, dalam hal ini tidak adanya meliputi surat dalam arti fisik secara nyata tetapi juga surat dalam arti dunia maya atau sering disebut paperless, sehingga informasi elektronik dan atau dokumen elektronik termaksud dapat di ajukan sebagai alat bukti pada proses pembuktian dalam kasus Cybercrime.
kata kunci: cybercrime, pencemaran nama baik