KETIDAKTEPATAN SANKSI KEBIRI KIMIA SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK

Kebiri kimia adalah Tindakan medis yang menggunakan obat obatan untuk menekan reproduksi hormon testosterone pada pria tujuannya untuk mengurangi dorongan seksual pada pelaku kejahatan seksual, terutama pada anak anak. Kebiri kimia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang merupakan pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, mengenai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.serta tata cara pelaksanaanya di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2016. Kebiri kimia diterapkan sebagai sanksi tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Namun kebiri kimia ini bertentangan dengan sistem pemidanaan di IndonesiarnPenelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk menelaah regulasi terkait serta pendekatan konseptual untuk memahami sanksi kebiri kimia sebagai pidana tambahan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier seperti undang- undang, buku hukum, jurnal ilmiah, dan kamus hukum. Data dianalisis secara preskriptif untuk memberikan argumentasi terkait ketidaktepatan sanksi kebiri kimia.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa kebiri kimia cenderung lebih mengedepankan sifat pembalasan daripada rehabilitasi, sehingga bertentangan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia. Dalam mencegah kejahatan seksual terhadap anak masih dipertanyakan karena pelaku berpotensi mengulangi kejahatan yang serupa, sebaiknya mengutamakan program rehabilitasi dan pengawasan yang lebih terintegrasi, serta mempertimbangkan revisi kebijakan kebiri kimia untuk lebih sejalan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia.