ANALISIS DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BEROTOR DI PEMPROV JATIM WILAYAH KERJA KOTA SURABAYA

Pajak merupakan konstribusi wajib pajak kepada Negara, termasuk Negara Indonesia yang memiliki 5 jenis pajak Provinsi, antara lain; Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan serta Pajak Rokok. Karena pajak tersebut termasuk dalam pajak Provinsi, maka dilakukan bagi hasil antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) dengan Pemerintah Kota (Pemkot), yang disebut dana bagi hasil. Dari 5 pajak tersebut PKB dan BBNKB selalu menempati dua besar penerimaan pajak daerah. Hal ini bisa dibuktikan dengan melihat PAD Pemerintah Kota, seperti Kota Surabaya, sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa timur (Jatim), serta Kota terbesar dan terpadat nomor 2 se-Indonesia.
Baru-baru ini Pemprov Jatim telah mengeluarkan kebijakan baru dalam Peraturan Daerah (Perda) Jatim No. 9 tahun 2010, didalamnya terdapat kebijakan baru tentang tarif PKB yang berlaku progresif dan tarif BBNKB yang naik menjadi 15%, kebijakan ini akan diberlakukan mulai awal tahun 2011 di Kota Surabaya. Adapun dalam penelitian ini ingin mengetahui kontribusi dan prosentase dana bagi hasil dari sektor PKB dan BBNKB setelah diberlakukannya kebijakan tersebut.
Penelitian ini menggunakan data sekunder, dan melakukan analisis deskriptif terhadap data-data tersebut. Sejak kebijakan tersebut diberlakukan di Kota Surabaya, terdapat peningkatan penerimaan PKB, BBNKB serta dana bagi hasilnya, tarif progresif ini juga memberikan kontribusi yang cukup tinggi. Akan tetapi tidak dapat mengendalikan jumlah kendaraan bermotor yang beredar, serta dana bagi hasil yang diterima Kota Surabaya kurang bisa membantu dalam perawatan jalan beraspal di Kota Surabaya.