PERMOHONAN PAILIT PT. ASURANSI PRISMA INDONESIA SETELAH DICABUT IJINNYA OLEH MENTERI KEUANGAN

Penelitian ini berawal dari PT. Asuransi Prisma Indonesia yang telah dicabut ijin usahanya oleh Menteri Keuangan dikarenakan tidak mampu memenuhi standar kecukupan modal, dengan dicabut ijin usahanya maka secara otomatis PT. Asuransi Prisma Indonesia tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga, Permasalahan yang timbul dalam hal ini yang mengajukan permohonan pailit adalah pihak PT. Asuransi Prisma Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan tentang siapakah yang mempunyai Legal Standing dalam mengajukan permohonan pailit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dan pendekatan kasus. Dan hasil dari penelitian bahwa PT. Asuransi Prisma Indonesia tidak mempunyai Legal Stending untuk mengajukan permohonan pailit, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, Pasal 2 (ayat 5) yang mempunyai Legal Standing dalam mengajukan permohonan pailit adalah Menteri Keuangan. Karena Menteri Keuangan selaku badan pengawas dibidang Asuransi dan Re-Asuransi.
Kata Kunci: Pailit, Menteri Keuangan, Asuransi