ANALISIS PASAL 13A AYAT (4) PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN COVID-19

Pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai vaksinasi terhadap masyarakat untuk meminimalisir terpapar covid-19 yaitu Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 yang dalam hal ini Peraturan Presiden tersebut” mengatur sanksi administrasi berupa penundaan atau penghentian jaminan sosial bagi pihak yang menjadi sasaran penerima vaksin namun tidak mengikuti vaksinansi pada Pasal 13 ayat (4), namun kebijakan ini menuai polemik dikalangan masyarakat, dalam memikirkan hak jaminan sosial yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Pasal 28H ayat (3). Jadi pemerintah tidak dapat serta merta melakukan penundaan atau penghentian jaminan sosial tersebut yang merupakan bentuk perlindungan sosial seluruh masyarakat Indonesia.rnMetode penelitian yang digunakan dalam peneltian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach).rnHasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan dan pemberlakuan Pasal 13 A ayat (4) Perpres a quo sangat tidak mencerminkan kaidah hukum serta mengabaikan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis sebagaimana yang telah tertuang dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dengan adanya pencabutan maupun penghapusan bantuan sosial terhadap masyrakat yang telah terdata sebagai penerima vaksinasi dan kemudian menolak untuk divaksin, maka hal ini tidak selaras dengan asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan serta asas kepastian” hukum, dan adanya Pasal 13 A ayat (4) Perpres a quo secara subtansial mendegasikan hak warga negara dan hak asasi manusia pada urusan ekonomi dalam upaya memajukan, mensejahterakan, dan melanjutkan kehidupan yang layak. Bantuan sosial sesungguhnya menjadi mandat dan amanat konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 28H ayat (3) UUD NRI 1945. Maka dalam hal ini, pertentangan dua norma menjadi konflik perundang-undangan yang secra verbatif memiliki perbedaan. Namun, mengingat keberadaan asas lex superior derogate legi inferior yakni aturan yang tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah, sehingga kedudukan perpres disini dinilai bertentangan dengan” konstitusi.