KEABSAHAN LEMBARAN DAERAH YANG BELUM BERBASIS DIGITAL (MENURUT PERSPEKTIF ASAS FIKSI HUKUM)

Penelitian ini membahas mengenai keabsahan lembaran daerah yang belum berbasis digital menurut perspektif asas fiksi hukum mencakup pemahaman tentang perlunya mempertimbangkan validitas hukum dari lembaran daerah yang masih dalam bentuk konvensional. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, banyak pemerintah daerah yang belum melakukan digitalisasi terhadap lembaran daerah mereka. Pada penelitian ini mencakup juga perlunya meninjau kembali landasan hukum yang mengatur pembentukan dan keabsahan lembaran daerah yang belum terdigitalisasi.rnJenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu disiplin perspektif yang memandang hukum dari segi norma-norma. Dalam hal ini berarti bahwa penelitian dilakukan berdasarkan kenyataan. Kenyataan yang dimaksud merupakan pelaksanaan atau praktik hukum yang berlaku di masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah statute approach dan historical approach. Keabsahan lembaran daerah yang belum berbasis digital ditentukan oleh pemenuhan syarat-syarat formal dan substansi yang diatur dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika proses pembentukannya telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dan isi dari lembaran tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, maka lembaran daerah tersebut dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan yang telah terdigitalisasi.rnrnKata kunci: asas fiksi hukum, lembaran daerah, digitalisasi.