PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA YANG DIDUGA MENGIDAP SKIZOFRENIA TERKAIT PASAL 44 KUHP

Hendrayanto, NIM 12.01.111.00256, Program study Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Shripsi ini tentang pertanggungjawaban hokum pelaku tindak pidana yang diduga mengidap Skizofrenia terkait Pasal 44 KUHP dibawah bimbingan H.Boedi Mustiko, SH,M.Hum.
Penelitian ini berawal dari ketertarikan tentang kemampuan pertanggungjawaban pelaku Skizofrenia terhadap perbuatan pidana. Dimana perbuatan yang dapat dipertanggung jawabkan dalam kenyataan masih kurang jelas. Terbukti saat ini dapat kita lihat semakin maraknya kasus – kasus yang melibatkan orang – orang yang dianggap memiliki gangguan jiwa. Hal tersebut dapat terjadi karena semakin rumitnya permasalahan hidup yang berkembang di tengah – tengah masyarakat. Semakin meningkatnya tindak pidana yang dilakukan oleh penderita ganguan jiwa, menunjukkan semakin pentingnya penelitian tentang bagaimana sebenarnya penanganan kasus pidana yang melibatkan pelaku yang dianggap tidak mampu bertanggung jawab. Selain itu bagaimana prespektif Hukum sendiri memandang seberapa jauh seorang dapat dikatakan diduga mengalami gangguan kejiwaan sehingga mendapat penanganan yang tepat.Adapun cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dapat dilakukan secara metodologis dan sistematis. Dan metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Bahan Hukum yaitu KUHAP dan KUHP; Empiris yaitu pengambilan dan pengumpulan data melalui wawancara dan penelitian di rumah sakit jiwa dari para ahli sosiolog dan psikolog; Tehnik Pengumpulan Data yaitu penelitian wawancara, pengumpulan dokumen dan kepustakaan; dan Metode analisa Data
Hasil dari penelitian yang didapat adalah bahwa dalam hukum pidana positif memandang pertanggungjawaban pidana itu harus dibuktikan dahulu sebelum menjadi tersangka. Karenadalam hukum pidana positif menganut asas praduga tak bersalah.Dalam pemidanaan untuk pengidap Skizofrenia (Gangguan kejiwaan berat) tidak dapat dipidanakan karena akalnya cacat. Sehingga terdapat penghapusan pidana ketika orang tersebut terbukti mengalami gangguan kejiwaan.

Kata kunci : Skizofrenia, Tindak Pidana