Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan

Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Dibawah bimbingan Nurul Kompyurini, S.E., M.Ak., Ak dan Rahmat Zuhdi, S.E., M.SA., CA., Ak., QIA. 47 hal.
Otonomi daerah (otoda) adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah pengelolaan keuangan daerah. Untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dapat dilakukan dengan analisis rasio keuangan. Adapun rasio keuangan yang digunakan meliputi rasio efektifitas, rasio pajak daerah terhadap PAD, rasio kemandirian, dan analisis trend terhadap rasio efektifitas, rasio pajak daerah terhadap PAD, dan rasio kemandirian.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan daerah Kabupaten Pamekasan jika dilihat dari rasio efektifitas, rasio pajak daerah terhadap PAD dan rasio kemandirian dari tahun 2008-2012, untuk mengetahui analisis trend untuk rasio efektifitas, pajak daerah terhadap PAD, dan rasio kemandirian dari tahun 2008-2012. Data dalam penelitian ini, yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang diambil adalah lima tahun terakhir (2008-2012).
Kesimpulan penelitian studi ini adalah (1) kinerja keuangan Pemkab Pamekasan jika dilihat dari rasio efektifitas sudah tergolong efektif, (2) jika dilihat dari rasio pajak daerah terhadap PAD kinerja keuangan Pemkab pamekasan digolongkan kurang baik, (3) jika dilihat dari rasio kemandirian kinerja keuangan Pemkab Pamekasan tergolong sangat rendah sekali, (4) analisis trend untuk rasio efektivitas dan rasio kemandirian cenderung meningkat, sedangkan untuk analisis trend untuk rasio pajak daerah terhadap PAD yang cenderung menurun.

Kata kunci : Rasio Efektifitas, Rasio Pajak Daerah terhadap PAD, Rasio Kemandirian, Analisis trend untuk Rasio Efektifitas, Rasio Pajak Daerah terhadap PAD, Rasio Kemandirian