Penetapan Bagi Hasil Praktek Ngalak Paron Di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal, Bangkalan Perspektif Akad Mukhabarah

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki dorongan untuk menjalin hubungan dengan orang lain dan hidup bermasyarakat, yang mengharuskan adanya interaksi sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam konteks ini, Islam telah mengatur kaidah fiqih muamalah yang mencakup berbagai bentuk kerjasama, termasuk dalam sektor pertanian. Salah satu praktik yang muncul dari kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat adalah Ngalak Paron, yaitu kerja sama bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Ngalak Paron di Desa Gili Timur, Kecamatan Kamal, Bangkalan, dalam perspektif akad mukhabarah.rnMetode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian terdiri dari empat orang informan, yaitu dua pemilik lahan dan dua petani penggarap. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan uji keabsahan data melalui triangulasi sumber.rnHasil penelitian menunjukan bahwa Ngalak Paron adalah tradisi pembagian hasil panen antara pemilik lahan dan penggarap yang dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan tanpa perjanjian tertulis. Hasil panen biasanya dibagi dengan proporsi 50:50 atau 60:40, yang mencerminkan prinsip keadilan dalam Mukhabarah. Proses kesepakatan ini dilakukan secara terbuka dan transparan, memastikan tidak ada unsur penipuan (gharar) atau ketidakadilan (zulm). Studi ini menemukan bahwa praktik Ngalak Paron selaras dengan prinsip-prinsip syariah selama kesepakatan dilakukan secara adil dan disetujui oleh semua pihak. Penelitian ini menyoroti pentingnya kesadaran masyarakat akan kesesuaian tradisi ini dengan hukum Islam untuk meningkatkan keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan lahan pertanian.rnSaran dari penelitian ini adalah pentingnya sosialisasi mengenai regulasi yang berkaitan dengan perjanjian bagi hasil, baik dari perspektif hukum nasional maupun hukum Islam, agar masyarakat lebih memahami hak dan kewajibannya dalam praktik bagi hasil pertanian.