Penerapan peraturan Menteri kelautan dan perikanan nomor 2 tahun 2015 tentang larangan menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengolahan perikanan Kota Probolinggo

Pemanfaatan sumber daya ikan harus dapat dilakukan secara terus-menerus bagi kemakmuran rakyat, sejalan dengan itu sudah semestinya bila pengelola dan pemanfaatannya diatur secara tepat sehingga mampu menjamin arah dan kelangsungan serta kelestarian pemanfaatannya sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Apabila pemanfaatannya dilakukan secara bertentangan dengan kaidah-kaidah pengelolaan sumber daya ikan yang ada misalnya dengan menggunakan alat yang dapat merusak sumber daya ikan dan lingkungannya yang tentu akan berakibat terjadinya kepunahan. Negara Republik Indonesia melalui menteri kelautan dan perikanan telah mengeluarkan peraturan yaitu peraturan menteri kelautan dan perikanan RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengolahan perikanan Negara Republik Indonesia. Karena beberapa fakta diatas penulis berinisiatif untuk membahas tentang “Penerapan peraturan Menteri kelautan dan perikanan nomor 2 tahun 2015 tentang larangan menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengolahan perikanan Kota Probolinggo”. Sebagai rumusan masalah yaitu 1. Apa yang melatar belakangi keluarnya peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 2 tahun 2015 tentang larangan menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) diwilayah pengolahan perikanan Negara Republik Indonesia? 2. Bagaimana penerapan peraturan menteri nomor 2 tahun 2015 tentang larangan menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengolahan perikanan di Kota Probolinggo?
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normative-empiris. Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.
Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah 1. Peraturan Menteri kelautan dan perikanan nomor 2 tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia merupakan sebagai regulasi yang mengatur untuk manajemen sumberdaya secara berkelanjutan. Sehingga adanya sumberdaya yang ada tidak hanya kita nikmati sepihak tetapi anak cucu kedepan juga bisa menikmati seperti yang kita rasakan. 2. Penerapan peraturan Menteri nomor 2 tahun 2015 tentang larangan menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengolahan perikanan di Kota Probolinggo bisa diberlakukan, namun masih membutuhkan waktu yang cukup lama untuk masyarakat nelayan beradaptasi dengan aturan tersebut, jika dipaksakan untuk berlaku secepat mungkin maka pemerintah harus menyediakan fasilitas sesuai harapan para nelayan.