PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PEREDARAN MAKANAN TANPA LABEL HALAL

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen dari kerugian atas penggunan produk barang dan/atau jasa, salah satu yang perlu mendapat perhatian adalah peredaran makanan, masih banyaknya makanan yang tidak berlabel halal menimbulkan keraguan akan status kehalalan makanan tersebut, banyak pelaku usaha saat ini mencampur bahan tambahan, bahan pengawet, dan zat pewarna terhadap makanan olahannya, hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena kurangnya pengetahuan konsumen muslim terhadap makanan yang tidak berlabel halal yang beredar di pasaran khususnya makanan olahan. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk memperoleh pengetahuan dan kejelasan terhadap kriteria makanan halal dan kewajiban pelaku usaha memberikan label halal terhadap makanan.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, metode pendekatan yang digunakan pendekatan Undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa makanan dapat dikatakan halal apabila memenuhi syarat sesuai dengan syariat Islam, Sedangkan jika terdapat komposisi dengan bahan tambahan yang digunakan dalam proses produksi makanan perlu diberikan kejelasan mengenai kehalalan bahan tersebut. Label halal sebagai salah satu bentuk informasi merupakan alat bagi pelaku usaha untuk memberikan gambaran produknya kepada konsumen, label memegang peranan penting dalam memberikan informasi kepada konsumen tentang bahan yang digunakan, proses memperoleh bahan baku, proses produksi, dan kandungan yang terdapat dalam produk makanan, hak atas informasi kepada konsumen di atur dalam Pasal 4 huruf c UUPK, konsumen tidak hanya harus menerima informasi tetapi juga harus ditindaklanjuti oleh pelaku usaha mengenai perlindungan kepentingan hak atas keamanan, kenyamanan dan kesehatan konsumen terhadap makanan yang tidak berlabel halal.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Makanan, Label Halal