JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI IJIN MENJUAL DARI PENGADILAN NEGERI

Tanah merupakan suatu benda atau kebendaan dikuasai oleh hak milik. Hak milik atas tanah dapat beralih dan dialihkan. Peralihan tanah hak milik dapat terjadi oleh faktor-faktor tertentu, pembuktian peralihan tanah harus dengan suatu akta yang dibuat dan dihadapan PPAT. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Akta Jual Beli(AJB) adalah istilah dalam transaksi jual beli tanah. Pada proses jual beli tanah tidak menutup kemungkinan subyek hak atas pemegang hak adalah orang yang belum dewasa. Isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini adalah jual beli hak milik atas tanah melalui ijin menjual dari Pengadilan Negeri serta Akibat hukum tanpa ijin menjual dari Pengadilan Negeri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode jenis penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan ( statute approach ).
Hasil penelitian ini bahwa Pertimbangan yang melatar belakangi jual beli tanah melalui ijin menjual dari Pengadilan Negeri adalah bilamana salah satu orang tua yang sudah meninggal dan salah satu pemegang haknya masih dibawah umur dan termasuk dalam pengawasan dari orang tuanya atau masih dalam perwalian. Sesuai dengan ketentuan Pasal 393 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) dan juga di sertakan dengan adanya perintah dari ketentuan Surat Edaran Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.4/SE/I/2015 yang mengatur bahwa untuk melakukan suatu perbuatan hukum adalah orang yang sudah dikatakan dewasa atau sudah menikah. Jual beli hak milik atas tanah tanpa ijin menjual dari Pengadilan Negeri tidak sesuai dengan Surat Edaran Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.4/SE/I/2015 tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan dan ketentuan Pasal 393 KUHPer.
Kata kunci: Jual Beli-Tanah-Pengadilan Negeri