KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PERALIHAN AGAMA ATAU MURTADNYA SALAH SATU PIHAK DALAM PERKAWINAN

Penelitian ini merupakan studi normatif atas kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian di mana salah satu pihak telah keluar dari Agama Islam (murtad). Selain masalah kewenangan, hal yang menarik dalam pembahasan penelitian ini adalah mengenai status sahnya perkawinan dari studi beberapa putusan Pengadilan Agama yang menjatuhkan talak ba’in sughro dan fasakh pada putusan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur pengesahan perkawinan salah satu pihak pindah agama. Dengan kata lain, perkawinan tetap dianggap sah selama pihak suami atau istri tidak mengajukan perceraian. Adapun Kompilasi Hukum Islam mengatur hal ini sebagai salah satu alasan perceraian namun hal ini bertentangan kaidah fiqh Islam yang menyatakan perkawinan tersebut adalah fasakh (batalnya akad dalam perkawinan tersebut). Oleh karena itu, putusan Pengadilan Agama yang memutus dengan talak raj’i dan talak ba’in sughro adalah tidak tepat. Seharusnya, Pengadilan Agama memutus dengan fasakh dan menggolongkan pengajuan perkara tersebut pada permohonan pembatalan perkawinan. Perkara tersebut tetap menjadi kewenangan Pengadilan Agama selama pihak yang mengajukan perkara adalah suami atau istri yang beragama Islam. Akan tetapi, kenyataannya Pengadilan Agama tetap menerima dan memutus perkara tersebut walaupun pihak yang mengajukan perkara adalah pihak yang keluar dari Agama Islam. Seharusnya Pengadilan Agama tidak menerima perkara yang diajukan oleh pihak yang keluar dari Agama Islam dan Undang-Undang Peradilan Agama memperjelas batasan terhadap kewenangan pada perkara perkawinan yang salah satu pihak keluar dari Agama Islam (murtad) atau memberikan pengecualian terhadap perkara tersebut.