KOMPETENSI PENGADILAN NEGERI DALAM MEMBATALKAN PUTUSAN ARBITRASE

ABSTRAK
Alternative Dispute Resolution (ADR) atau Alternatif Penyelesaian
Sengketa merupakan proses hukum yang paling banyak dipilih oleh para pelaku
bisnis karena proses hukumnya yang relatif mudah dan cepat. Model penyelesaian
sengketa dengan jalan ADR yang paling sering digunakan para pihak yang
bersengketa adalah arbitrase. Arbitrase memiliki banyak kelebihan, diantaranya
putusan bersifat final dan binding, waktu penyelesaian sengketa yang lebih cepat
dan biaya yang lebih murah. skripsi ini mengkaji tentang bagaimana kedudukan
hukum putusan arbitrase dan apa saja bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh
oleh para pihak apabila merasa tidak puas dengan putusan arbitrase. Metode
penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif
karena dalam penelitian ini pengumpulan data diperoleh dari menganalisa bahan
kepustakaan serta menganalisa peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian
dari pembahasan menunjukkan bahwa pengadilan tidak berwenang untuk
memeriksa kembali perkara yang telah dijatuhkan putusan arbitrase yang
mempunyai sifat final dan binding kecuali apabila terdapat perbuatan melawan
hukum dalam pengambilan putusan arbitrase serta melanggar ketertiban umum.
Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak apabila merasa tidak puas
dengan putusan arbitrase maka para pihak dapat mengajukan permohonan
pembatalan putusan arbitrase ke pengadilan negeri dan upaya banding ke
mahkamah agung dan Upaya tersebut hanya dapat dilakukan dalam batas waktu
yang ditentukan dalam undang-undang.