KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH PASCA PERALIHAN PENGAWASAN PERBANKAN SYARIAH DARI BANK INDONESIA KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN

Bank syariah adalah bank yang menerapkan prinsip syariah pada kegiatan usahanya. Oleh karena itu, pada bank syariah terdapat dualisme pengawasan yaitu oleh Bank Indonesia dengan Dewan Pengawas Syariah. Setelah adanya Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga Pengatur dan Pengawas yang Independen pada sektor lembaga keuangan maka pengawasan terhadap bank (konvensional dan syariah) beralih pada lembaga tersebut. Adanya pengawasan yang dilakukan oleh DPS terhadap perbankan syariah pasca terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan menimbulkan problematika yang perlu dilakukan kajian mendalam terkait kedudukan DPS pasca adanya Otoritas Jasa Keuangan dan hubungan antara Dewan Pengawas Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan dalah pendekatan undang-Undang (Statute Approach). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kedudukan Dewan Pengawas Syariah pasca beralihnya pengawasan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah sama seperti saat pengawasan perbankan syariah menjadi tugas Bank Indonesia yaitu kedudukannya sejajar dengan Dewan Komisari dan tetap di bawah naungan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dan untuk mekanisme pengawasan antara Dewan Pengawas Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan adalah sama seperti yang dilakukan oleh Bank Indonesia yaitu saling berkoordinasi antara Dewan Pengawas Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan perbankan syariah.