IMPLEMENTASI PERATURAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP KASUS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN TERHADAP PEKERJA/BURUH DI PT .UNICHEM PAMEKASAN

Perlindungan hukum terhadap tenagakerja sangat dibutuhkan karena ketenagakerjaan merupakan salah satufaktor penting dalammenunjang pembangunan dan mempersempit angka pengangguran akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju pekerjaan yang dulunya dikerjakan oleh manusia sekarang sudah tergantikan oleh mesin, sehingga banyak perusahaan yang memPHK para pekerjanya yang banyak menimbulkan perselisihan, perselisihan biasanya timbul karena perusahaan yang tidak memenuhi kewajibanya setelah terjadinya PHK seperti uang pesangon, uang pengantian hak atau karena PHK sepihak, Maka dari itu perlu adanya penegasan terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UUK) terhadap pekerja/buruh yang tidak mendapat haknya setelah terjadinya PHK.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian empirispenelitian secara langsung tehadap objek penelitian. Berupapendekatankasus yang terjadi di lapangandan di kembangkan secara perspektif hukum atau perundang-undangan yang berlaku
Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sudah menjelaskan tentang mekanisme PHK serta hak dan kewajiban pekerja/buruh setelah terjadinya PHK. Oleh karena itu penelitian ini di lakukan untuk mengetahui bagai mana implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap kasus pemutusan kerja sepihak pekerja/buruh di PT. Unichem Pamekasan. Serta Bagaimana upaya hukum pekerja/buruh akibat PHK sepihak yang tidak mendapat uang pesangon Kewajiban perusahaan setelah terjadinya PHK ialah membayar uang pesangon terhadap pekerja/buruh yang di PHK. Sedangkan upaya hukum yang dapat di tempuh oleh pekerja/buruh apabila haknya tidak terpenuhi setelah terjadinya PHK maka dapat mengunakan upaya hukum letigasi atau non letigasi

Kata Kunci: Pekerja/Buruh.Pemutusan Hubungan Kerja, dan upaya hukum