TANGGUNG GUGAT PENGUSAHA TERHADAP PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEBELUM BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA YANG MELANGGAR KETENTUAN PASAL 164 DAN PASAL 62 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja yang terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja. Namun, sering kali pengusaha apabila mengalami kerugian dengan tanpa alasan yang jelas akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh meskipun sebelum berakhirnya perjanjian kerja sehingga berakibat pengusaha bertanggung gugat memberikan atau melunasi hak-hak pekerja yang di PHK yang seharusnya diterima. Apabila hak-hak pekerja yang di PHK sebelum berakhirnya perjanjian kerja tidak diberikan atau diberikan tidak maksimal maka pekerja/buruh dapat menggunakan upaya hukum untuk memperjuangkan hak-haknya.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.
Apabila terjadi PHK terhadap pekerja/buruh oleh pengusaha sebelum berakhirnya perjanjian kerja, pengusaha bertanggung gugat memberikan ganti rugi kepada pekerja/buruh sampai batas akhir perjanjian kerja serta bertanggung gugat memberikan hak-hak yang lain yang seharusnya diterima diantaranya uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggatian hak bagi pekerja/buruh yang memenuhi syarat. Upaya hukum yang dapat ditempuh pekerja/buruh atas tindakan pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha dapat melalui proses pengadilan yaitu pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri setempat, dan luar pengadilan yaitu dapat dilakukan secara perundingan bipartit yaitu secara musyawarah untuk mencapai mufakat, mediasi yaitu melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral, dan konsiliasi yaitu melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral.

Kata Kunci : Tanggung Gugat, PHK, Upaya Hukum