PENERAPAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 PASAL 287 AYAT 1 (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRES BANGKALAN)

Diskresi kepolisian merupakan tindakan kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri untuk kepentingan umum. Penerapan diskresi kepolisian dalam pelaksanaan tugas di Indonesia masih ada perbedaan pemahaman mengenai diskresi kepolisian dan belum ada ukuran serta aturan yang jelas, Hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena dalam pelaksanaannya praktek penerapan diskresi kepolisian sudah sering dilaksanakan oleh Polres Bangkalan. Salah satu yang dilaksanakan diskresi kepolisian Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam hal ini penerapan diskresi kepolisian terhadap para pengatar siswa dan siswi Sekolah Dasar Negeri Kemayoran 1 yang melintas melawan arus atau melanggar rambu-rambu, yang dilakukan oleh petugas polisi lalu lintas di Polres Bangkalan, namun perlu dianalisa apakah tindakan kepolisian di Bangkalan tersebut benar-benar termasuk diskresi kepolisian. Diskresi kepolisian yang diatur dalam Pasal 18 Ayat a (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kata kunci : diskresi kepolisian, rambu-rambu, polisi lalu lintas