ANALISIS PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT DENGAN STATUS ANAK LUAR KAWIN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

Abstrak
Pernikahan dibawah tangan atau siri adalah pernikahan yang sah secaraagama/kepercayaan dan tidak memiliki legitimasi hukum karena tidak adanya catatan perkawinan. Permasalahan legitimasi perkawinan siri ini dialami pula oleh Machica Mochtar yang mengajukan yudicial review ke Mahkamah Konstitusi karena tidak terpenuhinya hak konstitusional anak luar kawin (ALK) dari pernikahan siri. Penelitian ini bertujuan memperoleh kejelasan mengenai pencatatan anak luar kawin baik sebelum maupun sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-undang (statue approch) dan kasus (case approch). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan MK atas Kasus Machica Mochtar tersebut terkait dengan status ALK yang dimungkinkan mendapatkan pengakuan ayah biologis melalui Tes DNA. Permasalahannya apabila ALK dicatatkan dengan nama ayah biologisnya hal ini bertentangan dengan hukum Islam yang mendefinisikanALK hanya sebatas anak hasil zina.Pencatatan ALK dengan nama ayahnya atas dasar hasil tes DNA akan menimbulkan pengkaburan nasib anak tersebut. Putusan MK yang mengatur pengesahan anak luar kawin dengan menggunakan tes DNA bertujuan untuk melindungi status anak. Namun, pengesahan anak tersebut akan menimbulkan pelanggaran ketertiban pencatatan perkawinan yang juga bertujuan untuk melindungi status dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, MK seharusnyalebih menjelaskan pengertian tentang anak luar kawin agar tidak memimbulkan berbagai penafsiran. Penambahan tes DNA juga diperlukan dalam persyaratan pencatatan ALK agar tidak menjadi kekhawatiran akan keaslian anak tersebut. Dengan demikian, adanya penambahan persyaratan pencatatan maka secara otomatis peraturan pelaksana termasuk Peraturan Daerah tersebut harus diganti atau dirubah.