PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA PIDANA(Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan/Tipiring Dan Jumlah Denda Dalam KUHP)

Pada saat ini kejahatan sering terjadi dari tindak pidana ringan sampai tindak pidana berat, factor utama terjadinya kejahatan karena himpitan ekonomi dan sempitnya lapangan pekerjaan sehingga menyebabkan banyaknya angka penganggaran yang mendorong seseorang untuk melakukan tindak kejahatan, tindak pidana yang sering terjadi biaanya tindak pidana ringan yang disebabkan karena keadaan terpaksa. Tindak pidana ringan ini dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang usia baik yang dilakukan orang dewasa maupun yang dilakukan oleh anak-anak bahkan pada saat ini tindak pidana ringan tersebut juga dapat dilakukan oleh orang yang telah berusia lanjut. Dalam kasus tindah pidana ringa seharusnya dapat diselesaikan dengan cara musyawarah atau diluar pengadilan sesuai dengan RUU KUHAPidana Pasal 71 menyebutkan bahwa dengan mempertimbangkan Pasal 54 dan Pasal 55 Pidana penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan, jika dijumpai keadaan-keadaan sebagai berikut: (a) terdakwa berusia dibawa 18 (delapan belas) tahun atau diatas 70 (tujuh puluh) tahun. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Bagaimana penerapan Restorative Justice dalam perkara pidana dalam analisis analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan/tipiring dan jumlah denda dalam KUHP serta Bagaimana penyelesaian terhadap pelaku perkara pidana dalam penerapan restorative justice dalam analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan/tipiring dan jumlah denda dalam KUHP.
Metode yang dilakukan dalam penelitian ini ialah metode penelitian normatif, yaitu suatu peroses aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna untuk menjawap isu hukum yang dihadapi.