ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013 TENTANG PEMILU SERENTAK DITINJAU DARI POLITIK HUKUM PEMILU

ABSTRAK

Nadianto. 2016. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilu Serentak Ditinjau Dari Politik Hukum Pemilu. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura. Pembimbing: Dr. Nurus Zaman., S.H., M.H.

Selama ini pemilu legislatif (DPR, DPD, DPRD) dan pemilu eksekutif (Presiden Dan Wakil Presiden) dilaksanakan terpisah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 42 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan UU No 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
Putusan Mahmakah Konstitusi No 14/PUU-XI/2013, telah memutuskan bahwa penyelenggaraan pemilu yang terpisah antara legislatif dan eksekutif adalah bertentangan dengan (UUD 1945). Selain itu, penyelenggaraan pemilu yang terpisah memboroskan anggaran dana pemilu, dan tidak memperkuat sistem presidensial. Oleh Karena itu, perlu untuk di pertegas dasar hukum mengenai sistem penyelenggaraan pemilu, dan akibat hukum yang timbul pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat khususnya terkait dengan pemilihan umum serentak sebagai pradigma baru dalam penyelenggaran pemilu di Indonesia. Analisis putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilihan umum serentak ditinjau dari politik hukum pemilu serentak sebagai penguatan sistem presidensial. Disamping itu, putusan tersebut sebagai sumber pembangun politik hukum pemilu dalam perancangan peraturan pemilihan umum serentak nasional yang akan dilakukan baik oleh pemerintah dan lembaga DPR.

Kata kunci: Putusan MK, Politik Hukum Pemilu, dan Pemilu Serentak