PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI YANG MENIKAH DIBAWAH TANGAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Perlindungan terhadap istri yang menikah dibawah tangan korban kekerasan rumah tangga berkaitan erat dengan penghukuman dan hak asasi manusia, kinerja aparat dan peraturan hukum yang pasti dapat menjamin terlaksananya penegakan hukum terhadap pelaku yang menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum merupakan tindakan yang melanggar Pasal 351 KUHP dan ketentuan perundang-Undangan terkaitan Pasal 2 Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian normatif merupakan jenis penelitian yang memfokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif. Serta yang terdapat dari peraturan perundang-Undangan dan buku-buku atau hasil penelitian yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti dalam KDRT.
perlindungan hukum kekerasan yang terjadi di dalam pasangan perkawinan yang belum dicatatka merupakan suatu bentuk kekerasan seperti yang dimaksud di dalam Undang-undang Nomer 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga,dimana kekerasan terdiri dari kekerasan fisik ,psikis, seksual atau penelantaran rumah tangga,
Adapun cara mengadilinya dengan Pasal 351 KUHP Penganiaayaan dan bisa dengan Pasal 2 Undang-undang Nomer 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga, dimana istri tersebut dianggap keluarga yang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut karena perkawinannya tidak mempunyai bukti-bukti bahwa perkawinan telah dicatatkan atau kawin siri.

Kata kunci : Perlindungan Istri Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perkawinan Siri.