FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(BPD) DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA

ABSTRAK
Badan Permusyawaratan Desa merupakan bagian dari pemerintahan desa yang berasal dari masyarakat desa yang mempunyai fungsi sebagai lembaga pemerintahan desa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 pasal 55 bahwa Badan Permusyawaratan desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru bahwa badan permusyawaratan desa berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kedudukan ini adalah untuk memperkuat pemerintah desa dalam melaksanakan hak untuk mengatur pemerintahan desa. Menurut peraturan daerah kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2001 tentang Peraturan Desa pasal 2, penetapan peraturan Desa sebagai berikut; rancangan peraturan desa disusun oleh kepala desa bersama BPD, pemerintah Desa atau BPD mengadakan rapat desa bersama tokoh masyarakat dan lembaga pemerintah desa sebelum rancangan peraturan desa di tetapkan, Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi tidak terbentuknya peraturan desa di karenakan BPD di bentuk langsung oleh kepala desa tanpa melakukan musyawarah kepada tokoh masyarakat desa sehingga kinerja BPD tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat sebagai wakil dari masyarakat desa
Kata kunci: Badan Permusaywaratan Desa – Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa