POLITIK HUKUM TUGAS PEMBANTUAN DALAM PENYELNGGARAAN PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG – UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi, yang di bagi lagi atas daerah kabupaten atau kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota memiliki lembaga pemerintahan di daerah nya yang di atur oleh undang-undang. Penyelenggara pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pendekatan penyelenggaraan nya meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tugas pembantuan merupakan salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan yang mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya percepatan mencapai tujuan negara, hal tersebut di sebutkan langsung dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Inodnesia. Maka sangat di butuhkan suatau penjabaran dan penjelasan yang luas nan jelas terhadap politik adanya asas tugas pembantuan dan mengenai pertanggung jawaban nya, karena tugas pembantuan secara tidak langsung berhubungan dengan percepatan pencapaian tujuan negara, yang mana di buktikan dengan di atur tugas pembantuan dalam Undang-UndangDasar.rnMetode penelitian yang di gunakan adalah penelitian normatif atau penelitian doctrinal. Adapun untuk pendeketannya menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach) dengan analisis bahan hukum secara deskriptif atau setelah penulis memperoleh bahan-bahan hukum, kemudian dianalisa dan dikaji untuk selanjutnya di rangkum sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.rnHasil penelitian ini menunjukan bahwa, Tugas pembantuan pada prinsip nya untuk menciptakan percepatan tujuan negara dan pemerintahan sebagaimana di tentukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di samping itu keberadaan tugas penbantuan sebagai salah satu garis politik hukum negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam bentuk Negara kesatuan. Selanjutnya terkait pertanggung jawaban di berikan nya tugas pembantuan adalah melakukan laporan kepada yang memberi tugas, yakni laporan dalam bentuk LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) yang di atur dalam Undang-Undang.