DEMOKRATISASI SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN UUD NRI TAHUN 1945

Demokrasi pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Ia merupakan sistem yang tegak di atas prinsip kedaulatan rakyat, Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. UUD NRI 1945 yang menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum dan negara yang menganut prinsip demokrasi. Perubahan tersebut telah memberi arti yang jelas tentang negara hukum Indonesia yang memberi kebebasan bagi setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak asasi, menjalankan prinsip-prinsip demokrasi serta mendapatkan jaminan peradilan yang secara rigid\tegas diatur dalam UUD NRI 1945
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normative, menggunakan pendekatan undang-undang ( Statute Approach)
UUD NRI 1945 yang menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum
pemilihan kepala daerah langsung berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat 4 yang menyatakan Gubernur, Bupati, dan Wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, Kabupaten, dan kota dipilih secara demokrasi, Sebagai mana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 Tahun tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan/Walikota menjadi undang-undang,
demokrsi secara langsung telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat 4 yang berbunyi Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis,

Kata Kunci : Demokrasi, Pemilihan, Langsung