Analisis Pemindahtanganan Aset Di BPKAD Kabupaten Nganjuk

Pemindahtanganan aset daerah merupakan salah satu strategi yang efektif untuk mengelola aset daerah. Bentuk pemindahtanganan aset adalah tukar menukar, penjualan, hibah, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah. Salah satu badan yang memiliki peran penting dalam mengelola aset daerah adalah BPKAD. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 merupakan peraturan yang mengatur tentang pengelolaan barang milik daerah termasuk pemindahtanganan aset. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian proses pemindahtanganan yang telah dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Nganjuk dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan kesesuaian dengan positive accounting theory. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi pustaka, dokumentasi berupa arsip-arsip di BPKAD dan wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pemanfaatan, Pengamanan, dan Pemindahtanganan Aset Daerah di BPKAD Kabupaten Nganjuk. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dalam setiap proses pemindahtanganan aset daerah di BPKAD Kabupaten Nganjuk telah menerapkan dan sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 mulai dari ketentuan, persyaratan hingga mekanisme dalam proses pemindahtanganan aset meskipun masih terdapat kendala-kendala kecil dalam pelaksanaannya dan juga telah sesuai dengan positive accounting theory. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kesesuaian dan keseimbangan antara pengelolaan aset daerah dengan peraturan yang berlaku membuat BPKAD Kabupaten Nganjuk dalam mengelola aset menjadi lebih transparan dan adil. Pengelolaan aset yang tepat ini akan meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat.