IMPLIKASI YURIDIS KETENTUAN PASAL 7 huruf (d) UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TERHADAP INVENTOR ASING YANG MENGKOMERSIALISASIKAN INVENSINYA DI INDONESIA

ABSTRAK
Dalam hal pengaturan Kekayaan Intelektual Internasional telah diselenggarakan berbagai macam perjanjian serta perundingan internasional, yang kemudian diterapkan dalam pengaturan nasional setiap negara anggotanya. Dalam hal penerapan perjanjian internasional khususnya dalam TRIPs Agreement timbul berbagai macam masalah bagi negara anggotanya, terutama dalam hal pembatasan terhadap invensi yang dapat dipatenkan. Hal tersebut timbul karena adanya perbedaan kepentingan antar negara peserta. Disuatu sisi negara membutuhkan ketentuan yang sangat mengikat, sedangkan disisi lain negara berkembang dan keterbelakang membutuhkan alih teknologi untuk pengembangan negaranya.
Penelitian dalam penyusunan skripsi ini merupakan suatu studi normatif atas Kekayaan Intelektual khususnya dalam rezim Paten dalam penyelenggaraan lalu lintas perdagangan global. Selain masalah perbedaan dalam hal pembatasan terhadap invensi yang dapat dipatenkan, hal yang menarik dalam pembahasan penelitian ini adalah mengenai dampak yang diakibatkan oleh perbedaan pembatasan invensi, dalam kaitannya dengan importasi produk ke dalam Indonesia. Sehingga membutuhkan beberapa sumber hukum, diantaranya adalah perjanjian-perjanjian perdagangan dunia termasuk (World Trade Organitatin) WTO
Oleh karena itu, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten sebagai ketentuan dasar mengenai regulasi paten di Indonesia maupun peraturan lainnya yang dapat melindungi Kekayaan Intelektual dianggap kurang dapat menaungi kepentingan nasional dan juga perlindungan terhadap inventor lokal. Seharusnya dalam Undang-Undang tersebut ditentukan secara jelas mengenai kepentingan Nasional sebagai suatu tujuan dan cita-cita Nasional, dan juga dapat menaungi dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Selain itu dalam hal importasi terhadap paten pemerintah dalam hal ini hanya akan bertindak untuk pencegahan dan/atau pembatalan, yang dikarenakan adanya upaya hukum oleh inventor lokal apabila terjadi sengketa terhadap produk hasil invensi.
Kata kunci: Invensi, Hak Paten. Komersialisasi