Problematika Kedudukan Anggota TNI dan Polri Aktif Dalam Kelembagaan Negara Terhadap Kualitas Good Governance

Konstitusi mengamanatkan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta menjaga dan mempertahankan keamanan dan pertahanan negara baik warga biasa maupun anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia, setelah bubarnya Dwifungsi ABRI dan berpisahnya TNI dan Polri membuat institusi tersebut mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda, TNI fokus terhadap pertahanan negara sedangkan Polri khusus menangani masalah keamanan negara dan sebagai pelayan publik di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan, Perbandingan dan Konseptual dan menggunakan sumber bahan hukum yang jelas. Dengan tujuan menganalisa apakah kedudukan TNI dan Polri pada jabatan sipil termasuk kedalam pelanggaran norma atau tidak ada pelanggaran norma yang terjadi. Hasil penelitian ini adalah regulasi kedudukan TNI dan Polri dalam kelembagaan negara terhadap perspektif good governance dimana kedua Undang-Undang tersebut perlu adanya penjelasan terkait kedudukan, fungsi dan tugas dari kedua institusi. Diperlukan penyusunan regulasi yang lebih jelas dan tegas mengenai peran dan batasan TNI dan Polri dalam jabatan sipil. Hal ini untuk mencegah terjadinya tumpang tindih fungsi antara institusi militer, kepolisian, dan lembaga sipil, serta untuk memastikan bahwa semua tindakan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip good governance agar terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik efesien, efektif dan positif di Indonesia.