STATUS BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL MENURUT UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selain itu juga untuk mengatahui maksud dari Pasal 34 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif atau penulisan hukum kepustakaan. Yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dan kajian bahan-bahan pustaka. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian Status Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah lembaga negara yang bersifat independen dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Sedangkan BPJS ditinjau dari Pasal 34 ayat (2) Negara mengembangkan simtem jaminan sosial dalam hal ini adalah alat kelengkapan Negara membentuk suatu badan penyelenggara jaminan sosial.

Kata Kunci: UUD 1945, Lembaga Negara, BPJS.