PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

Pemerintah daerah melalui prinsip otonom, mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah berupaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintah untuk menwujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur, maka pemerintah daerah mempunyai kebebasan untuk membentuk peraturan ditingkat daerah. Melalui penyerahan dan pelimpahan urusan pemerintah tersebut perlu adanya pengendalian agar pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi tidak sewenang-wenang.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manfaat dan tujuan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah yang mempunyai wewenang untuk pengawasan, pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Bangkalan. Jenis penelitian adalah yuridis normatif . Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, dan regulasi yang terkait dengan pengawasan, dan keterangan secara langsung dari lokasi penelitian untuk menguatkan apakah regulasi terkait pelaksanaan fungsi pengawasan dipahami atau dijalankan.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah yang diberikan wewenang untuk mengawasi diantaranya adalah pengawasan yang dilakukan oleh pengawas internal dan pengawasan eksternal yang bertujuan agar program yang sudah direncanakan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan yang dikehendaki dan terhindar dari pelanggaran dan penerobosan yang dilakukan oleh SKPD.
Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah, Pengawasan