HAK PENGELOLAAN ATAS WILAYAH LAUT DI BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI (MIGAS)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas serta dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terdapat kekaburan Norma (vague van het normen). Dalam pasal 14 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menyatakan bahwa hanya pemerintah pusat yang dapat melakukan pengelolaan minyak dan gas bumi di indonesia, akan tetapi dalam pasal 11 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 masih mengatur kewenangan untuk keterlibatan pemerintah daerah dalam pemenuhan klausul kontrak kerja sama. Klausul tersebut berupa penentuan wilayah kerja dan serta pengelolaan lingkungan hidup.
Bentuk pengelolaan dan eksplorasi minyak dan gas di wilayah laut dan darat sebenarnya dalam konsep pengaturan hampir sama, namun di antara 2 tempat pengelolaan tersebut masih terdapat sedikit corak pengaturan yang membedakannya. Pengaturan yang membedakannya adalah menurut peraturan pemerintah Nomor 35 tahun 2004 tentang pengelolaan hulu minyak dan gas menerangkan bahwa kontraktor yang akan melakukan eksplorasi di tanah yang hak miliknya masih di miliki oleh masyarakat maka harus di adakan musyawarah terlebih dahulu untuk pembebasan lahannya. Sedangkan wilayah permukaan laut merupakan wilayah yang tidak di miliki oleh siapapun hak miliknya dan dikuasai oleh negara, jadi untuk melakukan eksplorasi di wilayah laut kontraktor tidak perlu untuk melakukan pembebasan lahan hanya perlu untuk melakukan kontrak kerjasama serta analisis penjagaan dampak lingkungan hidup.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan dan pendekatan kasus.

Kata kunci: hak pengelolaan – wilayah laut potensial – minyak dan gas bumi(migas)