Pengaturan Tentang Pengisian Jabatan Sipil Oleh Tentara Nasional Angkatan Darat Di indonesia

Penempatan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam jabatan sipil merupakan isu penting dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Hal ini melibatkan pengaturan hukum yang kompleks untuk menjamin keseimbangan antara profesionalisme TNI dan tata kelola pemerintahan yang demokratis. Penelitian ini membahas pengaturan pengisian jabatan sipil oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Undang-rnUndang TNI. Meskipun terdapat batasan, prajurit TNI dapat menduduki jabatan tertentu di instansi pemerintah, namun harus memenuhi syarat kualifikasi dan tidak dapat beralih status menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama masih aktif. Penelitian ini menganalisis implikasi hukum dan kebijakan terkait pengisian jabatan sipil oleh TNI serta dampaknya terhadap reformasi birokrasi dan prinsip demokrasi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengisian jabatan sipil oleh personel TNI diatur dalam sejumlah regulasi yang memberikan syarat dan batasan tertentu. Namun, implementasi pengaturan tersebut sering kali menimbulkan perdebatan terkait independensi pemerintahan sipil, potensi politisasi TNI, dan pelanggaran prinsip netralitas. Kata Kunci: Tentara Nasional Indonesia, jabatan sipil, supremasi sipil, netralitas, pengaturan hukum.