PEMBAYARAN PBB-P2 OLEH KEPALA DESA: UPAYA MENGHINDARI “KONFLIK”

v
ABSTRAK
Azizah. Pembayaran PBB-P2 oleh Kepala Desa: Upaya Menghindari “Konflik”. Di bawah bimbingan Nurul Herawati, S.E.,M.Si dan Nurul Kompyurini, S.E.,MAk.,Ak.,CA.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pemungutan PBB-P2 yang pembayarannya dilakukan oleh Kepala Desa, dan apa yang melatarbelakangi Kepala Desa melakukan pembayaran PBB-P2 di desanya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian adalah informan, informan tersebut antara lain dari Kepala Desa A dan Kepala Desa B, Wajib Pajak, Kecamatan Arosbaya dan Dinas Pendapatan Daerah.
Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa peran Kepala Desa terlihat sederhana namun penting. Dikatakan penting karena pemungutan PBB-P2 melalui beberapa tahapan, yaitu pendataan, penilaian, penetapan, pembayaran, dan penagihan. Dari tahapan yang pertama yaitu pendataan, Kepala Desa tidak melakukan pendataan dengan alasan untuk menghindari adanya konflik internal dalam keluarga Wajib Pajak, sampai pada tahapan yang paling vital yaitu dalam proses pendistribusian SPPT dan pemungutan PBB-P2. Sayangnya, Kepala Desa tidak melaksanakan peran sebagaimana mestinya. Karena SPPT tidak didistribusikan kepada Wajib Pajak dan Kepala Desa mengambil alih pembayaran PBB-P2. Padahal yang seharusnya membayar PBB-P2 adalah Wajib Pajak bukanlah Kepala Desa.
Kata Kunci: Kepala Desa, Pembayaran, Konflik, PBB-P2, Pendataan.