ANALISIS KEBERLANJUTAN SUMBERDAYA IKAN SWANGGI (Priacanthus sp.) DI BRANTA PESISIR KABUPATEN PAMEKASAN MADURA

Sumber daya ikan swanggi di wilayah Branta Pesisir Pamekasan diduga mengalami penurunan hasil tangkapan dan belum dikelola secara berkelanjutan. Penelitian tentang status sumber daya ikan swanggi penting dilakukan guna mengevaluasi kondisi terkini dan merumuskan rekomendasi pengelolaan perikanan. Tujuan kajian ini adalah menganalisis tren hasil tangkapan, potensi lestari, dan tingkat keberlanjutan sumber daya ikan swanggi di Branta Pesisir Pamekasan. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Penentuan responden tidak dibatasi yaitu nelayan yang menggunakan semua jenis alat tangkap yang berada di Branta Pesisir dan area penangkapannya di sekitar perairan Pamekasan-Sumenep. Analisis data yang digunakan berupa analisis tren hasil tangkapan tahunan, pendugaan MSY, dan analisis menggunakan Rapfish (MDS) dengan atribut dimensi ekologi, ekonomi, sosial, teknologi dan kelembagaan untuk penilaian status keberlanjutan. Terjadi penurunan tren produksi selama 8 tahun terakhir. Nilai MSY ikan swanggi sebesar 75,76 ton/tahun dengan jumlah ikan yang diperbolehkan ditangkap sebesar 60,62 ton/tahun. Status keberlanjutan ikan swanggi menggunakan 5 dimensi dengan menggunakan analisis Rapfish. Nilai pada dimensi ekologi sebesar 23,4 (tidak berkelanjutan), dimensi ekonomi 24,3 (tidak berkelanjutan), dimensi social 44,8 (kurang berkelanjutan), dimensi teknologi 56,4 (cukup berkelanjutan), dimensi kelembagaan 67,5 (cukup berkelanjutan), dan Multidimensional scalling (MDS) 36,03 (kurang berkelanjutan). Status kebelanjutan ikan di swanggi di branta pesisir yaitu kurang berkelanjutan. Faktor yang mempengaruhi eksploitasi dan keberlanjutan ikan swanggi di branta pesisir berdasarkan analisa Rapfish yaitu Status eksploitasi, Spawning potential ratio (SPR), bantuan yang diberikan kepada nelayan, konflik antar nelayan, penggunaan alat bantu penangkapan ikan (ABPI), selektivitas alat tangkap, dan peraturan pembatasa akses pengelolaan sumberdaya.