KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PERWALIAN ANAK ANTAR PARA PIHAK YANG BERAGAMA ISLAM(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SAMPANG NOMOR 15/PDT.G/2012/PN.SPG)

ABSTRAK
Penelitian ini berawal dari studi Putusan Nomor 15/Pdt.G/2012/PN.Sampang mengenai gugatan hak asuh anak yang masih di bawah umur yang terjadi karena pihak Tergugat (saudara perempuan kandung istri) mengajukan permohonan perwalian anak tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat (sebagai ayah kandung). Permasalahannya adalah gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Sampang sementara para pihak beragama Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan mengenai kompetensi absolut Pengadilan dalam menangani perkara ini dan hak ayah kandung yang memperoleh hak asuh anak menurut konsep hadhanah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Sampang tidak berwenang untuk memeriksa perkara hak asuh anak yang diajukan oleh para pihak yang beragama Islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang Pengadilan Agama mengatur kewenangan memeriksa hak asuh anak para pihak yang beragama Islam ada di Pengadilan Agama. Putusan ini menjatuhkan hak asuh anak pada ayah kandung padahal menurut konsep hadlanah dalam Hukum Islam, hak asuh anak seharusnya jatuh pada ibu dan/atau garis keturunan dari ibu. Oleh karena itu, hak asuh anak seharusnya beralih kepada Tergugat yang merupakan saudara kandung isteri bukan diberikan kepada Penggugat.