PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI ATAS PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 692 K/Pid.Sus/2010)

Perkembangan hukum pidana saat ini, korporasi merupakan subjek hukum pidana. Perumusan kejahatan korporasi masih menimbulkan persoalan, dikarenakan korporasi bukanlah suatu pribadi yang memiliki mens rea karena korporasi tidak mempunyai kalbu. Korporasi selaku badan usaha bukanlah seperti makhluk hidup layaknya seorang manusia. Korporasi tidak memiliki kehendak maupun daya berfikir, sehingga membutuhkan perantara manusia untuk melakukan suatu perbuatan hukum, tetapi perbuatan yang dilakukannya tersebut tidak hanya atas nama perseorangan melainkan juga atas nama suatu korporasi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengangkat mengenai masalah pertanggungjawaban korporasi, khususnya dalam pencemaran lingkungan hidup akibat limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Metode penelitian yang akan digunakan adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan kasus (Case Approach) digabungkan dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan analisis (Analytical Approach). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertanggungjawaban korporasi telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga korporasi dapat dijatuhi sanksi pidana. Tetapi disisi lain jika Jaksa maupun Hakim kurang tepat dalam menganalisis dan mengimplementasikan kasus, maka korporasi dapat lolos dari sanksi pidana. Oleh karena itu, perlu ketepatan dalam mengkaji kasus agar suatu korporasi dapat dipidana.