PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN ASING YANG DINASIONALISASI OLEH NEGARA INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Konsep nasionalisasi menurut L.Erades adalah suatu peraturan dengan mana pihak penguasa memaksakan semua atau segolongan tertentu untuk menerima (dwingt te godegen), bahwa hak-hak mereka atas semua atau beberapa macam benda tertentu beralih kepada negara. Terdapat kekaburan hukum dalam UUPM, berdasarkan pasal tersebut menjelaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan nasionalisasi atau pengambilan hak, tetapi bisa saja jika dilakukan dengan undang-undang. Terdapat celah hukum dalam pasal ini, yang dapat menyebabkan terjadinya nasionalisasi perusahaan asing oleh pemerintah Indonesia asalkan dengan undang-undang. Isu hukum yang dibahas pertimbangan dasar bagi Pemerintah Indonesia dalam menasionalisasi perusahaan asing, dan perlindungan hukum bagi perusahaan asing yang telah dinasionalisasi oleh Pemerintah Indonesia.
Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif, dimana penulis melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) dan menggunakan bahan hukum primer yaitu perundang-undangan yang terkait dan bahan hukum skunder yaitu sumber-sumber atau publikasi yang bukan dokumen resmi, sebagai contoh buku-buku hukum, kamus hukum, dan sumber online.
Setelah penulis menganalisis, Ada beberapa pertimbangan dan alasan bagi Negara Indonesia untuk dapat menasionalisasi perusahaan asing yang ada di Indonesia, yaitu karena implementasi perusahaan asing yang ada di Indonesia, tidak sesuai dengan tujuan awal berdirinya perusahaan asing tersebut, sehingga cenderung melenceng dari aturan normatif dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perlindungan hukum yang dapat diberikan pada perusahaan asing yang dinasionalisasi oleh Pemerintah Indonesia tertulis pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) UUPM adalah pemberian kompensasi pada perusahaan asing yang telah dinasionalisasi sesuai dengan harga pasar dan memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase Internasional.