Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Kerja Sama Bagi Hasil Usaha Jasa Pangkas Rambut Pada Masyarakat Di Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan

Muamalah adalah salah satu bagian yang tidak bisa lepas dalam kehidupan kehidupan manusia. Hal ini realitas kehidupan sosial yang saling bekerja sama dalam usaha jasa pangkas rambut oleh masyarakat di Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, bahwa pelaksanaan sistem kerja dan bagi hasil pada usaha pangkas rambut dilakukan secara lisan, tanpa menentukan kapan perjanjian kerja sama akan diakhiri. Adapun sistem bagi hasilnya adalah 60:40, dengan pekerja 60% dan pemilik modal 40%. Yang terjadi adalah pemilik modal seringkali hanya menerima sedikit atau bahkan tidak sama sekali, karena pekerja seringkali tidak bekerja secara maksimal sehingga merugikan pemilik modal.rn Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif. Untuk sumber data primer didapatkan langsung melalui wawancara dengan mendatangi para pekerja dan pemilik modal di Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan yang bekerja pada usaha pangkas rambut. Sedangkan data sekundernya didapatkan melalui dokumentasi, buku Fiqih Muamalah dan jurnal tentang akad kerja sama mudharabah.rn Hasil penelitian ini menghasilkan pelaksanaan akad dan bagi hasil usaha pangkas rambut telah memenuhi unsur-unsur akad mudharabah dalam fiqih muamalah baik dari rukun dan syarat sudah terpenuhi yaitu: adanya pihak yang berkontrak yaitu pekerja dan pemilik modal, modal akadnya yaitu modal tempat pangkas rambut yang dikeluarkan oleh pemilik, nisbah keuntungan dibagi dengan jelas 60:40, serta sighat akad yang dilakukan oleh pekerja dan pemilik modal. Namun dari segi hak mudharib terdapat perbedaan, seharusnya pekerja tidak mengeluarkan biaya dan hanya berkewajiban untuk mengelola namun untuk bekerja menjadi seorang pangkas rambut harus memiliki alat gunting sendiri dengan menggunakan dana pribadi, hal ini tentunya sudah berbeda dengan ketentuan akad mudharabah. Adapun jangka waktu akad meski tidak ada ketentuannya, Imam Maliki dan Syafii meyakininya sah.